Metrotvnews.com, Jakarta: Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) sampai saat ini masih menolak rencana pembatasan operasional truk di DKI Jakarta, meski konsep tersebut saat ini sudah di Kantor Koordinator Kementerian Perekonomian. "Kami baru sekali diundang di Kementerian Perhubungan soal wacana itu. Kami sampai sekarang tidak setuju karena pengkajian secara mendalam dan komprehensif belum dilakukan," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti saat dihubungi di Jakarta, Ahad (23/1). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah memastikan pembatasan operasional truk dari pukul 22.00 hingga 06.00 WIB tidak akan berubah dari rencana semula yakni sebelum pertengahan tahun ini. Rencana itu juga, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono, sebelumnya sudah mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. "Secara teknis tidak masalah karena hanya pengaturan sistem pergudangan dan distribusi barang yang nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen)," kata Pristono. I trust that what you've read so far has been informative. The following section should go a long way toward clearing up any uncertainty that may remain.
Menurut Ketua Umum DPP Organda, secara objektif rencana itu harus jelas karena truk hanya salah satu sebab kemacetan dan bukan sebab utama dari kemacetan Jakarta selama ini. "Angkutan umum di Jakarta hanyalah 1,5 persen dari jumlah kendaraan di Jakarta dan mayoritas adalah kendaraan pribadi dan secara fenomenal, khususnya pertumbuhan kendaraan roda dua membuat Jakarta semakin macet," katanya. Dia menegaskan, jika hal itu benar-benar dilakukan, maka biaya transportasi dan distribusi akan meningkat sehingga konsumen pengguna truk yang akan mendistribusikan barang dan produk mereka, sudah pasti akan berteriak. Akhirnya, lanjut Eka, peningkatan biaya distribusi/logistik ini akan dibebankan kepada masyarakat luas. "Apalagi kalau bahan-bahan pokok harus naik saat ini, karena aneka komoditas itu harus menggunakan truk itu untuk kepentingan distribusinya. Terhadap rencana pihak terkait yang akan mengaktifkan pelabuhan kering (dryport) di Cikarang dan diteruskan dengan lintasan kereta api ke Tanjungpriok, Eka sependapat bahwa hal itu dapat membantu pengurangan kepadatan di Tanjungpriok. "Tapi pengaturan harus komprehensif dan arus transportasinya harus detil agar benar ada nilai tambahnya. Seluruh stakeholders tekait agar menjalankan bagiannya sehingga kebijakan satu atap di Priok bisa terlaksana," katanya.(Ant/BEY)
No comments:
Post a Comment