JAKARTA--Draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Mendiknas dan Mendagri akan segera dikirimkan ke Mendiknas dan mendagri dalam waktu dekat. Ini ditegaskan Dirjen Pendidikan Islam Depag Prof Dr. Muhammad Ali pada Republika di Jakarta, Rabu (2/12). ''Hari ini (3/12 red.) akan dilakukan appraisal dan selanjutnya akan kami kirimkan ke Mendagri dan Mendiknas untuk dilakukan koreksi kembali untuk penyempurnaan, kira-kira mana yang perlu diubah, ditambah atau dikurangi,'' tegas Muhammad Ali. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of tech. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Sebelumnya, Ali menegaskan bahwa dengan adanya SKB tiga menteri nanti, diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif pemda terhadap madrasah dan pendidikan keagamaan. ''Selama ini ada perlakuan diskriminatif dari Pemda terhadap pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan. Dapat dikatakan ini dialami sebagian besar di seluruh Indonesia,'' tegas Ali. ''Jadi dengan adanya SKB ini, mereka harus memperlakukan pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan sama dengan perlakuannya pada sekolah-sekolah umum,'' tambah Ali. Dicontohkan Ali, selama ini salah satu perlakuan diskriminatif Pemda adalah tidak adanya tunjangan daerah untuk guru-guru madrasah dan guru-guru pendidikan keagamaan lainnya. ''Mereka para guru ini belum pernah menikmati tunjangan daerah tersebut,'' tambahnya. Sehingga diharapkan aturan SKB tersebut mampu mengikat Pemda di seluruh Indonesia dalam memperlakukan madrasah dan pendidikan keagamaan, sama dengan sekolah umum. Dikatakan Ali, saat ini draft SKB tersebut sudah selesai dan akan dikirimkan ke Mendiknas dan Mendagri. ''Setelah mungkin dikoreksi oleh Mendiknas dan Mendagri, nanti kita sempurnakan lagi dan setelah itu kita jadwalkan Menag untuk menerbitkan SKB itu. Tentunya nanti akan kita undang Mendiknas dan Mendagri ke sini untuk menerbitkan SKB tersebut bersama Menag,'' tegas Ali. osa/kpo
Sebelumnya, Ali menegaskan bahwa dengan adanya SKB tiga menteri nanti, diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif pemda terhadap madrasah dan pendidikan keagamaan. ''Selama ini ada perlakuan diskriminatif dari Pemda terhadap pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan. Dapat dikatakan ini dialami sebagian besar di seluruh Indonesia,'' tegas Ali. ''Jadi dengan adanya SKB ini, mereka harus memperlakukan pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan sama dengan perlakuannya pada sekolah-sekolah umum,'' tambah Ali. Dicontohkan Ali, selama ini salah satu perlakuan diskriminatif Pemda adalah tidak adanya tunjangan daerah untuk guru-guru madrasah dan guru-guru pendidikan keagamaan lainnya. ''Mereka para guru ini belum pernah menikmati tunjangan daerah tersebut,'' tambahnya. Sehingga diharapkan aturan SKB tersebut mampu mengikat Pemda di seluruh Indonesia dalam memperlakukan madrasah dan pendidikan keagamaan, sama dengan sekolah umum. Dikatakan Ali, saat ini draft SKB tersebut sudah selesai dan akan dikirimkan ke Mendiknas dan Mendagri. ''Setelah mungkin dikoreksi oleh Mendiknas dan Mendagri, nanti kita sempurnakan lagi dan setelah itu kita jadwalkan Menag untuk menerbitkan SKB itu. Tentunya nanti akan kita undang Mendiknas dan Mendagri ke sini untuk menerbitkan SKB tersebut bersama Menag,'' tegas Ali. osa/kpo
No comments:
Post a Comment